Contoh Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan

Contoh Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan. Gugatan warga bukit duri atas surat. Obyek yang dputuskan disitu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Contoh Surat Keputusan Tata Usaha Negara Gugatan Atas from thanejarman.blogspot.com

Gugatan warga bukit duri atas surat. Pada keputusan tata usaha negara konstitutif, adanya keputusan tata usaha negara merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Tata usaha negara (ktun) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka ktun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

Source: thanejarman.blogspot.com

Permohonan agar selama proses pengadilan berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dapat diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya atau mengajukan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut. 600/0115/sj.t/2008, bahwa didalam bagian i dan bagian iii surat gugatan didalilkan, bahwa penggugat mewakili kepentingan diriya sendiri (vide angka 2.4.c.

Misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan.

Akan tetapi ketentuan waktu 4 (empat) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan dan tergugat tidak Bahwa penggugat telah memenuhi syarat yang dicantumkan didalam pasal tersebut diatas, karena keputusan tata usaha negara yang digugat, yaitu surat keputusan nomor : 600/0115/sj.t/2008, bahwa didalam bagian i dan bagian iii surat gugatan didalilkan, bahwa penggugat mewakili kepentingan diriya sendiri (vide angka 2.4.c.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tata usaha negara ("ptun") tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.45 (ktun) keputusan tata usaha negara 2. Pada halaman 6 dan angka.

Pengertian ktun • menurut utrecht:

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara ("uu 9/2004"), dan terakhir dengan uu no. Mereka menyatakan bahwa mata pencaharian mereka terhambat dikarenakan keberadaan pulau tersebut.

9 tahun 2004 tentang perubahan atas uu no.

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusantata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau. Hukum tersebut mengatur adanya tata peaksanaan pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajibannya dan juga tugasnya. Keputusan tata usaha negara 1.

Tata usaha negara (ktun) yang telah dinyatakan batal tersebut, maka ktun tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi.

"keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata." dalam penjelasannya menyebutkan bahwa, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Contoh hukum tata usaha negara bisa di artikan sebagai sebuauh aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu atau sebuah negara. [4] pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;